OMBODSMAN RI Tinjau KP2T

KOORDINASI TEKNIS SELALU DILAKUKAN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (KP2T) KALSEL DALAM MEMBERIKAN PERIZINAN KEPADA MASYARAKAT YANG MEMINTANYA.  KEPALA KP2T KALSEL, SYAMSIR, (selasa, 20/1/2015) MENGATAKAN, KOORDINASI TERSEBUT DILAKUKAN PIHAKNYA TERKAIT DENGAN TIM TEKNIS YANG MEMBERIKAN KEWENANGAN PERIZINAN TERSEBUT.  SETELAH BERPINDAHNYA SEMUA DINAS  YANG BERADA DIBAWAH PEMERINTAH PROVINSI KALSEL KE BANJARBARU, KOORDINASI TEKNIS YANG DILAKUKANNYA TETAP BERJALAN DENGAN BAIK. KOORDINASI YANG BAIK TERSEBUT, JELASNYA, KARENA SESUAI STANDAR OPERASIONAL PROSEDURNYA YANG MEMBERIKAN PELAYANAN MAKSIMAL 7 HARI KERJA.  SEDANGKAN UNTUK DINAS  KEHUTANAN YANG JUGA BERKANTOR DI BANJARBARU, SAAT MELAKUKAN PENINJAUAN BERSAMA KP2T KALSEL, MEREKA SATU TIM UNTUK KE LOKASI  LAPANGAN DAN SECARA LANGSUNG MEMBUAT BERITA ACARA  PEMERIKSAAN (BAP). SEMENTARA ITU, KEPALA  OMBODSMAN RI  PERWAKILAN KALSEL, NOORHALIS MADJID (rabu, 21/1/2015) MENYATAKAN, PIHAKNYA SUDAH MENYAMPAIKAN USULAN KE OMBUDSMAN PUSAT, AGAR INSTANSI-INSTANSI PELAYANAN PUBLIK YANG PATUH TERHADAP UNDANG-UNDANG PELAYANAN PUBLIK , MENDAPAT SERTIFIKAT KEPATUHAN. SEHUBUNGAN HAL ITU, TERMASUK KP2T KALSEL YANG DINILAI OMBUDSMAN KALSEL  DENGAN MELIBATKAN PIHAK KE TIGA YANG INDEPENDEN, TERNYATA MASUK DALAM KATEGORI KEPATUHAN TERSEBUT, SEHINGGA LAYAK MENDAPATKAN SERTIFIKAT PENGHARGAAN. KEPALA  OMBODSMAN RI  PERWAKILAN KALSEL, NOORHALIS MADJID MENGAKUI, SAMPAI SAAT INI MEMANG ADA SEABGIAN YANG MASIH BELUM PATUH , SEHINGGA TIDAK MEMILIKI STANDAR PELAYANAN YANG BAIK,  MULAI DARI ALUR PELAYANAN HINGGA RUANG TUNGGU TIDAK DIPENUHI. OMBUDSMAN KALSEL, JELASNYA, TERUS MENDORONG DENGAN MEMBERI SARAN-SARAN KEPADA KEPALA DAERAH AGAR DIDORONG UNTUK  MEMENUHI PELAYANAN PUBLIK DENGAN BAIK DAN JIKA KEPALA INSTANSI TERSEBUT TIDAK MEMENUHINYA, MAKA OMBUDSMAN MEMBERI SARAN KEPADA KEPALA DAERAH  DIGANTI DENGAN KEPALA INSTANSI PELAYANAN PUBLIK YANG LAIN.*******STOP (JNS/LIP/SOS)